Joko Driyono Tidak Ditahan, Langkah Tepat atau..?

Posted on

Satgas Anti Mafia Bola Polri kembali mengagendakan pemeriksaan lanjutan terhadap Plt Ketum PSSI Joko Driyono terkait kasus pengrusakan barang bukti pengaturan skor.

“Penyidik kembali mengagendakan pemeriksaan lanjutan kepada bapak JD. Tadi pak JD jam 11 hadir di Polda Metro Jaya, dan sampai saat ini masih dalam pemeriksaan,” ujar Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2019).

“Garis besar pemeriksaan sama, melanjutkan dari apa yg saya sampaikan kemarin berkaitan dengan barang bukti yang disita. Kita tanyakan, kita klarifikasi barang buktinya itu seperti apa,” kata dia.

“Sampai sekarang belum selesai (pemeriksaan Jokdri, – red). (Barang buktinya) Dokumen-dokumen,” tukas Argo Yuwono.

Prestasi Satgas Antimafia Bola dinilai sudah tercoreng karena tidak menahan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Joko Driyono, meskipun dia sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 Februari 2019.

Hal tersebut merupakan penilaian dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. “Prestasi Satgas bisa tercoreng karena dianggap tak serius,” kata Neta pada Rabu (6/3/2019).

Neta mengakui bahwa penyidik punya alasan obyektif dan subyektif untuk menahan atau tidak menahan seorang tersangka.

Alasan obyektif itu ialah ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, sebagaimana tertera dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang (UU) No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sementara alasan subyektifnya adalah tersangka bisa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya, sebagaimana tertera dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. “Mestinya penyidik memilih menggunakan alasan subyektif karena lebih dominan,” tutur Neta.

“Rasa keadilan masyarakat bisa terusik,” ujarnya menambahkan. Neta mengatakan bahwa proses hukum kasus Joko Driyono ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat sepak bola Indonesia dan dunia.

Dengan menahan tersangka Joko Driyono, lanjut Neta, Satgas Antimafia Bola bahkan bisa melakukan percepatan penyidikan kasus lainnya yang juga diduga melibatkan Jokdri, panggilan akrab Joko Driyono, yakni match fixing atau mafia pengaturan skor pertandingan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Penyidikan kasus lainnya akan lebih cepat bila tersangka ditahan,” jelasnya.

Penahanan Jokdri, tegas Neta, juga menjadi bukti lain keseriusan Polri dalam menuntaskan kasus mafia bola, sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke GOR Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2/2019).

“Instruksi Presiden itu harus jadi atensi Polri,” tandasnya.